You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
32 Kendaraan Terjaring Razia Parkir Liar
photo Nurito - Beritajakarta.id

Sudinhub Jakut Derek 367 Kendaraan

Gencarnya razia parkir liar yang dilakukan Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Utara tidak lantas membuat masyarakat langsung jera. Buktinya, hingga kini parkir liar masih saja marak di wilayah itu.

Hingga saat ini, ada 367 kendaraan yang kita derek karena parkir sembarangan

Sejak Januari hingga Maret 2015 ini, sebanyak 367 kendaraan roda empat diderek petugas dari sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Utara. Rinciannya, bulan Januari sebanyak 105 kendaraan, Februari 117 kendaraan, dan hingga 25 Maret ini sebanyak 145 kendaraan. Pengendara kendaraan yang melanggar diharuskan membayar denda sebesar Rp 500 ribu.

Kasudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara Syamsuddin mengatakan, meski gencar melakukan razia, namun jumlah pelanggaran parkir liar terus meningkat.

Enam Mobil Diderek di Jatinegara

"Hingga saat ini, ada 367 kendaraan yang kita derek karena parkir sembarangan. Sepertinya, kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraan pada tempatnya masih sangat rendah," ujar Syamsuddin, Kamis (26/3).

Selain menderek 367 kendaraan, kata Syamsuddin, pihaknya juga mencabut pentil dan menggembok kendaraan, serta menjaring sepeda motor yang parkir sembarangan.

"Selama hampir 3 bulan, lebih dari 2.240 kendaraan roda empat dan roda dua yang dikenakan sanksi gembok, cabut pentil, BAP, derek, serta stop operasi," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati